Program Kredit Rakyat, Bank BUMN Perlu Terobosan

10-12-2014 / KOMISI VI

   Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan Bank Maluku selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Diperlukan sejumlah langkah terobosan agar program kredit dari perbankan bisa dirasakan oleh rakyat kelas bawah.

     "Perbankan di Maluku perlu melakukan langkah terobosan, jangan dekati dengan pendekatan bisnis as usual. Masih banyak masyarakat bawah yang belum bisa mengakses kredit dari bank, padahal potensi pertumbuhan ekonomi dari kelompok ini cukup besar," kata Tim Kunker Komisi VI DPR RI, Eka Sastra dalam pertemuan dengan jajaran Pimpinan Bank BUMN di Ambon, Maluku, Selasa (9/12/14).

Ia menyebut kalau melihat peta penyaluran kredit di Provinsi Maluku sebagian besar penyebaran kredit hanya di Ambon sedangkan wilayah lain sangat minim. Politisi Fraksi Partai Golkar  meminta perbankan tidak takut berlebihan dalam menyalurkan kredit untuk masyarakat bawah.

Best practicekeberhasilan kredit di sejumlah daerah termasuk fenomena Bank Grameen di Banglades patut menjadi pelajaran bagi manajemen perbankan di tanah air. "Ada kendala struktural ini yang harus diperbaiki, perbankan lakukan tugasnya kita di Komisi VI siap mendukung dengan perbaikan regulasi," tandasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra Muhammad Hekal. Ia meminta kredit konsumtif yang mendominasi dapat secara bertahap dikurangi. "Bank BUMN perlu lebih kreatif, penyaluran jangan didominasi kredit konsumtif, kredit motor, dan lain-lain. Bank BUMN adalah lokomotif ekonomi di daerah," tegas dia.

Direktur Jaringan dan Layanan BNI Adi Setianto menyebut sedang mempersiapkan layanan kredit khusus untuk nelayan di Provinsi Maluku. Saat ini menurutnya sedang mempelajari keberhasilan BNI Cabang Tegal yang berhasil merancang kredit pembiayaan bagi nelayan mulai dari kegiatan persiapan sampai pada pasca melaut. Ia berharap program ini sudah dapat diluncurkan tahun depan.

Bicara pada kesempatan yang sama Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Provinsi Maluku, Wuryanto menyebut inflasi di bumi Ambon Manise turut dipicu karena masalah kelangkaan ikan akibat cuaca buruk dan ketergantungan produk pertanian dari daerah lain.

"Itulah sebabnya fokus utama Bank Indonesia di Maluku adalah bagaimana membuat daerah ini bisa mandiri pangan. Kita saat ini mengupayakan pemberian program Corporate Social Responsibility (CSR)  kepada petani dan nelayan di daerah ini, agar mereka lebih berdaya," ungkap dia. (iky), foto : ibnur khalid/parle/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...